Asas-asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik

a. Asas Persamaan;

    sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan 

    dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi notaris. dalam memberikan pelayanan kepada 

    masyarakat notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial-  

    ekonomi atau alasan lainnya. hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak 

    memberikan jasa kepada pihak yang menghadap.

b. Asas Kepercayaan;

    salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu notaris mempunyai kewajiban untuk 

    merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna

    pembuatan akta sesuai dengan sumpa/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 

    ayat (1) huruf f UUJN) (Pasal 4 ayat (2) UUJN).

c. Asas Kepastian Hukum;

    Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum 

    yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. akta 

    yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. yang apabila terjadi 

    permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak.

d. Asas Kecermatan;

    meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan

    para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. notaris dalam kecermatan

    nya wajib melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas penghadap. menanyakan

    mendengarkan serta mencermati keinginan piha yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang 

    berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada penghadap, memenuhi

    teknik dalam pembuatan akta serta memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

    tugas jabatannya sebagai notaris.

e. Asas Pemberian Alasan;

    setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus sesuai dengan alasan serta fakta yang 

    mendukung.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

   batas kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, apabila notaris melakukan tindakan diluar 

   kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

   notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada nya. dalam 

   hal ini notaris mempunyai peranan untuk menetukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk 

   akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan   

   kepada para penghadap.

h. Asas Proporsionalitas;

    berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait

   dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya,  wajib mengutamakan adanya 

   keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap. 

i. Asas Profesionalitas

  dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan UUJN dan Kode    

  Etik Notaris. hal tersebut diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan

  atau oleh Notaris.